Momentum Hukum Menuju Ekoregion yang Lestari
Penerapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) telah menjadi mandat hukum yang krusial bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia. RPPLH bukan sekadar dokumen perencanaan teknis, melainkan instrumen hukum strategis yang menjembatani pembangunan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Dokumen RPPLH ini menjadi peta jalan (roadmap) daerah dalam periode waktu yang panjang (umumnya 30 tahun) untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
Secara yuridis, keberadaan RPPLH diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 10 UU PPLH secara eksplisit mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun RPPLH. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya untuk jangka waktu tiga puluh tahun, yang kemudian dievaluasi setiap lima tahun.
RPPLH sebagai Mandat dan Instrumen Hukum
Dalam hierarki perencanaan pembangunan, RPPLH memiliki peran strategis sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD). Keterpaduan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 (yang relevan dalam mengatur implementasi dan keterkaitan perencanaan lingkungan), di mana RPPLH menjadi salah satu acuan penting dalam proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Keterpaduan ini menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan yang ditetapkan di daerah telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.
Peran Pemerintah Daerah dalam RPPLH
Peran Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) melalui RPPLH sangat sentral dan mencakup tiga fungsi utama: Perencanaan dan Pengorganisasian, Pengintegrasian Kebijakan, dan Pengawasan serta Penegakan Hukum.
- Perencanaan dan Pengorganisasian (Penyusun dan Pemilik Dokumen)
Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, peran utama Pemda adalah sebagai subjek yang wajib menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi RPPLH di wilayahnya masing-masing.
- Penyusunan RPPLH: Pemda bertanggung jawab mengidentifikasi kondisi lingkungan hidup, potensi sumber daya alam, kerentanan terhadap bencana, serta masalah dan tantangan lingkungan yang ada di daerahnya. Dokumen ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.
- Penetapan Skala Prioritas: RPPLH memuat program dan kegiatan PPLH yang harus diprioritaskan. Pemda berperan menentukan skala prioritas ini, termasuk alokasi anggaran, teknologi yang digunakan, dan penetapan indikator kinerja untuk jangka waktu 30 tahun.
- Pengintegrasian Kebijakan (Fondasi Pembangunan Berkelanjutan)
RPPLH berfungsi sebagai instrumen hukum dan perencanaan lintas sektor. Peran Pemda di sini adalah memastikan RPPLH menjadi fondasi hukum yang mengikat seluruh rencana pembangunan daerah.
- Integrasi dengan Tata Ruang: Pemda wajib menjadikan RPPLH sebagai acuan utama dalam penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini memastikan bahwa pemanfaatan ruang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum (Kepatuhan Lingkungan)
Pemda, melalui perangkat daerah terkait, memegang kendali penuh dalam pengawasan dan penertiban kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RPPLH.
Harmonisasi RPPLH sebagai Environmental Safeguard
Harmonisasi RPPLH adalah proses krusial untuk memastikan bahwa perlindungan lingkungan menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar pelengkap, dalam setiap tahapan pembangunan daerah. RPPLH berfungsi sebagai instrumen hukum dan perencanaan lintas sektor. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) adalah memastikan RPPLH menjadi fondasi hukum yang mengikat seluruh rencana pembangunan daerah.
Proses perumusan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPPLH sangat penting. Muatan dalam RPPLH harus menjadi masukan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, menjadikannya bagian integral dari pembangunan ekonomi. Dengan demikian, isi dan bentuk RPPLH tidak boleh hanya menyalin 70-80% dari UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
Dokumen harus menerjemahkan arti kata “Rencana” dengan menyusun Perencanaan PPLH yang dimulai dengan:
- Identifikasi permasalahan/isu lingkungan di wilayah daerah
- Penyusunan skenario penyelesaian dan mitigasinya
- Penyusunan kebijakan, strategi, dan program-program
Keterpaduan ini menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan yang ditetapkan di daerah telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.
Proses harmonisasi harus menjamin bahwa RPPLH sinkron secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya. RPPLH Provinsi mengacu pada RPPLH Nasional (tertuang dalam Lampiran III PP 26/2025). RPPLH Provinsi diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program-program menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, dengan memperhatikan penjabaran dalam setiap wilayah Ekoregion Pulau/Kepulauan (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali-Nusa Tenggara, Maluku)
Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah — pada lampiran angka 1 huruf K baris ke-1 menyebutkan “Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup” dimana sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Pusat menyusun RPPLH Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi menyusun RPPLH Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun RPPLH Kabupaten/Kota (saat ini sinkron dengan Pasal 26 ayat (1) jo ayat (2) PP 26/2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pe
