Publikasi

Yosie Monoarfa, S.H., CPS., CMLC., Founding Partner Jurist Terra & Co., memberikan pendampingan kepada Direktur dan Manajemen PT Bolmong Timur Primanusa Resources (PT BTPR) dalam menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Polres, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan Masyarakat pada Kamis, 12 Juni 2025 lalu. RDPU ini membahas mengenai tindak lanjut laporan masyarakat perihal adanya aktivitas pertambangan di kawasan Hutan Garini, Desa Buyat Barat, Kecamatan Kotabunan. Kawasan Garini adalah area yang rawan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan beberapa bagiannya diduga berada di kawasan hutan lindung atau area yang seharusnya dilindungi. RDPU tersebut fokus pada dugaan konflik pertambangan dan aktivitas tanpa izin oleh perusahaan lain di kawasan tersebut, di mana isu utamanya adalah kedaluwarsa izin dan operasi di kawasan hutan. Dalam industri pertambangan, risiko terbesar bukanlah fluktuasi harga komoditas atau tantangan geologi, melainkan risiko hukum dan regulasi. Pengalaman kami mendampingi klien, termasuk dalam dinamika RDPU di wilayah seperti Boltim, menegaskan bahwa ketiadaan atau cacat pada satu dokumen izin dapat memicu penghentian operasi, pencabutan izin, hingga sanksi pidana. Setidaknya ada empat pilar perizinan utama yang wajib dimiliki perusahaan tambang sebelum dapat memulai kegiatan operasi produksi: Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah izin utama

Analisis Kompleksitas Hukum Domestik dan Landasan Hak Adat Dalam konteks akuisisi lahan oleh perusahaan tambang swasta, khususnya ketika wilayah yang ditargetkan merupakan tanah ulayat yang terletak di kawasan hutan, penerapan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent – FPIC) menjadi isu hukum yang sentral dan kompleks.  Secara hukum domestik Indonesia, kewajiban mutlak FPIC belum diatur secara eksplisit dalam UU Pertanahan untuk transaksi akuisisi lahan swasta murni (pelepasan hak). Namun, landasan hukum Indonesia memberikan dukungan kuat terhadap pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang secara tidak langsung mewajibkan proses setara FPIC.  Pengakuan hak MHA ini berakar pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga secara normatif mengakui hak ulayat dan hak-hak serupa Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas tanah, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA juga memberikan jalur formal bagi Pemerintah Daerah untuk mengakui keberadaan MHA dan wilayah adat mereka. Karena tanah tersebut berstatus ulayat, perusahaan memiliki

Pendahuluan Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakin memperkuat kerangka regulasi untuk kegiatan Pertambangan Rakyat sebagai bagian dari upaya menata kegiatan penambangan skala kecil yang selama ini banyak berlangsung secara informal. Salah satu instrumen utama dalam kerangka ini adalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada masyarakat setempat. Reformasi regulasi pertambangan yang dipicu oleh perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola pertambangan rakyat. Selain itu, berbagai peraturan turunan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memperjelas prosedur penetapan wilayah serta mekanisme pemberian izin bagi pelaku pertambangan rakyat. Dalam praktiknya, penataan WPR dan IPR tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak kepada masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek pengendalian lingkungan, kepastian hukum, serta integrasi kegiatan pertambangan rakyat ke dalam sistem tata kelola pertambangan nasional. Client Update ini bertujuan memberikan gambaran mengenai perkembangan regulasi terkait penetapan WPR dan pemberian IPR, termasuk implikasinya terhadap pelaku usaha pertambangan, pemerintah daerah, serta masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan skala kecil. Kerangka Hukum Penetapan Wilayah Pertmbangan Rakyat (WPR) Secara konseptual, WPR merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang secara khusus dialokasikan untuk